Isi Perjanjian SBY-Parpol Koalisi, Hah !

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera dinyatakan keluar dari koalisi parpol pendukung pemerintah lantaran fraksi partai dakwah di Parlemen menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS dinilai melanggar kesepakatan parpol koalisi terkait tata etika dan efektivitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono.

Publik pun bertanya-tanya, apa isi kesepakatan tentang tata etika tersebut. Publik juga mendorong agar isi kesepakatan tersebut dibuka ke publik atas nama transparansi. Terkait hal ini, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Alie, yang juga Menteri Agama, bersedia menyerahkan dokumen kesepakatan koalisi tersebut.

Inilah isi kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh ketua umum parpol koalisi pada 23 Mei 2011.
1. Setiap anggota koalisi wajib memiliki dan menjalankan semangat kebersamaan dalam sikap dan komunikasi politik, yang sungguh-sungguh mencerminkan kehendak yang tulus untuk berkoalisi. Anggota koalisi sepakat untuk tidak mengeluarkan pernyataan dan tindakan maupun komunikasi politik yang senantiasa menyerang dan mendiskreditkan satu sama lain, sehingga semangat kebersamaan dan soliditas koalisi senantiasa dapat diimplementasikan bersama-sama.

2. Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Presiden, (yang dalam hal ini dibantu oleh Wakil Presiden) menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, setelah mempertimbangkan pandangan dan rekomendasi pimpinan partai koalisis pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Setgab, wajib didukung dan diimplementasikan baik di pemerintahan maupun melalui fraksi-fraksi di DPR. Menteri-menteri dari parpol koalisi adalah merupakan perwakilan resmi parpol koalisi, karena itu wajib menjelaskan dan mensosialisasikan segala kebijakan maupun keputusan yang telah ditetapkan oleh Presiden kepada partainya.

3. Dalam hal mekanisme kerja antara pemerintah dan DPR sesuai dengan fungsi-fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, parpol koalisi sepakat untuk tetap memberi ruang pembahasan sebagaimana mekanisme kerja yang selama ini berlangsung antara pemerintah dan DPR, melalui forum-forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat konsultasi, dan lain-lain.

4. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan komunikasi parpol koalisi, terutama dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, Presiden melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi minimal satu kali dalam tiga bulan atau pada waktu-waktu yang ditentukan, yang pelaksanaannya diatur oleh Setgab.

5. Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.

Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.

6. Dalam hal Presiden melakukan reshuffle kabinet, sesuai dengan urgensi dan prerogatifnya, Presiden dapat melakukan pergantian personil, perubahan portofolio, dan bahkan apabila sangat diperlukan melakukan pengurangan/penambahan jumlah menteri parpol dalam kabinet. Apabila Presiden mengambil keputusan demikian, di samping merupakan hak prerogatifnya, juga berdasarkan pertimbangan:
a. Evaluasi Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II yang didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas.
b. Efektivitas dan soliditas koalisi KIB II
c. Masukan parpol koalisi atas permintaan Presiden sebelum keputusan Presiden diambil
d. Dokumen-dokumen kesepakatan sebelumnya

7. Guna menjamin terwujudnya koordinasi dan sinergi di antara parpol koalisi, telah dibentuk Setgab Koalisi. Setgab ini diketuai Presiden, dibantu oleh satu wakil ketua. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi diatur oleh Sekretaris Setgab, yang dipimpin oleh pimpinan rapat dalam hal ini para ketua umum parpol koalisi secara bergantian, minimal 1 bulan sekali.

8. Pada prinsipnya semua anggota parpol koalisi bertekad untuk terus bersama-sama dalam koalisi, guna membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga sinergi parpol koalisi dalam menyukseskan pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014 dapat benar-benar diimplementasikan. Kesepakatan ini merupakan penyempurnaan tentang Tata Etika Pemerintahan RI 2009-2014 yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009.

http://nasional.kompas.com/read/2012/04/05/14560291/Ini.Isi.Perjanjian.SBYParpol.Koalisi

90% Hakim, Jaksa, Polisi Indonesia Telah Rusak dan Harus Dipecat

JAKARTA - Dagelan yang dipertontonkan di pengadilan akhir-akhir ini menjadi bukti runtuhnya hukum sebagai benteng terakhir keadilan di Indonesia. Pasalnya, 70% sampai 90% hakim, jaksa, dan polisi sudah rusak.

Kondisi ini sebenarnya hanyalah sebagian dari deretan symptom sebuah keadaan yang lebih menggenaskan, yaitu matinya publik. Kalo tidak ada gerakan luar biasa, maka sampai 2014 pun nasib Indoesia tidak akan berubah, bahkan makin terpuruk.

Anggota DPR RI Wayan Sudirta mengatakan, makin turunnya kepercayaan publik terhadap peradilan, terlihat dalam kasus pembacokan Jaksa Sistoyo yang didakwa korupsi usai mengikuti persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

“Ini dipicu banyaknya terdakwa korupsi yang divonis rendah bahkan bebas oleh pengadilan. Dalam tiga bulan terakhir saja, pengadilan (Tipikor) di seluruh Indonesia telah membebaskan 57 koruptor dari hukuman,” kata Wayan Sudirta dalam diskusi bertajuk “Matinya Keadilan di Orde Citra: Hukum Pengadilan Negara Vs Hukum Bacok” yang digelar Rumah Perubahan 2.0 di Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Menurut Wayan, kondisi peradilan di Indonesia saat ini sudah sangat buruk. Hal ini antara lain terutama disebabkan buruknya kualitas hakim yang ada.

Sedikitnya 70 sampai 90 persen hakim, jaksa, dan polisi sudah rusak. Pada persidangan Angelina Sondakh, misalnya, tampak sekali kualitas hakim sangat buruk.

“Bagaimana mungkin hakim tidak mengambil tindakan apa pun terhadap dua saksi yang memberi keterangan saling bertentangan? Kok hakim tidak tahu mana dari dua saksi itu yang berbohong. Seharusnya hakim menyodorkan bukti-bukti, mengancam saksi dengan sanksi, lalu menahan saksi yang berbohong. Kalau itu saja tidak dilakukan, hakim harus diberhentikan karena tidak mampu memimpin sidang,” tukas Wayan geram.

Meski demikian, Wayan masih optimis keadaan bisa diperbaiki. Di tengah-tengah kebobrokan pengadilan, masih ada beberapa hakim yang bagus. Salah satunya, Albertina Ho. Sayangnya, hakim bagus seperti dia dimutasi ke daerah terpencil.

http://news.okezone.com/read/2012/03/07/339/588434/90-hakim-indonesia-telah-rusak-dan-harus-dipecat