"Togel" Anggota DPRD Denpasar Raup Untung Rp 150 Juta Per Bulan

DENPASAR, KOMPAS.com - Made Puja (54), anggota komisi C DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Golkar yang ditangkap aparat Polresta Denpasar karena jadi bandar togel mengaku baru 1,5 bulan terakhir menjalankan bisnis haramnya.

Namun, untuk ukuran pemula, Made Puja memiliki omset cukup lumayan dalam bisnis togelnya.

"Omset antara Rp 4,5 sampai 5 juta per harinya," beber Kapolresta Denpasar, Kombes I Wayan Sunartha kepada wartawan di Mapolresta Denpasar, Minggu (8/4/2012) siang tadi.

Jika dalam sehari omset Made Puja mencapai Rp 5 juta, dalam sebulan ia bisa mendapatkan sekitar Rp 150 juta.

Tim penyidik Reskrim Polresta Denpasar masih menyelidiki jaringan togel yang diduga berskala nasional hingga internasional tersebut.

"Dia pemodal dan ngaku bandar, dia ikut nomer melalui internet," jelas Sunartha.

Sayangnya sejauh ini Made Puja belum mengakui pusat jaringan togel online yang selama ini memberi keuntungan besar untuknya.

Seperti diberitakan, aparat Polresta Denpasar membongkar aktivitas bandar togel yang tak lain adalah Made Puja, anggota DPRD Denpasar, di rumahnya Jalan Letda Reta, Denpasar, Sabtu kemarin.

Made Puja diringkus beserta barang bukti sebuah telepon genggam, kalkulator, uang tunai Rp 109.000, dan bukti transaksi togel di telepon genggam.

Dari pengakuannya, Made Puja terpaksa jadi bandar togel karena membutuhkan biaya lebih untuk mengobati penyakitnya yang harus cuci darah secara rutin.

http://regional.kompas.com/read/2012/04/08/15380174/Bisnis.Togel.Anggota.DPRD.Denpasar.Rp.150.Juta.Per.Bulan

Survei LSI: Di Pilkada DKI, Foke Unggul Disusul Jokowi

Jakarta Pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli tetap unggul dalam persaingan di Pilkada DKI. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pasangan Foke-Nara mendapat dukungan 49,1 persen.

Direktur Citra Komunikasi LSI, Toto Izulfattah, menjelaskan survei yang dilakukan tanggal 26 Maret-1 April 2012. Penjaringan responden menggunakan metode multi random sampling, didapatkan 440 responden di DKI Jakarta. Mereka disodori survei kuesioner. Survei ini dibiayai oleh LSI sendiri.

Kepada responden, LSI menanyakan pilihan terhadap enam pasangan bakal cagub dan cawagub bila pemungutan suara dilakukan saat itu juga ketika pengumpulan data dilakukan.

Hasilnya pasangan Foke-Nara memperoleh 49,1 persen suara. "Pemilih mayoritas memilih Foke-Nara," kata Toto dalam jumpa pers di kantornya Jalan Pemuda No 70, Jakarta Timur, Minggu (8/4/2012).

Di posisi kedua pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat 14,4 persen suara, disusul pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini dengan 8,3 persen suara.

Berturut-turut di posisi keempat hingga keenam, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin (5,8 persen), Alex Noerdin-Nono Sampono (3,9 persen) dan Hendardji Soepandji-A Riza Patria yang hanya mendapat 1,2 persen.

Selain itu, LSI juga merilis empat alasan mengapa Foke, calon incumbent, masih unggul untuk bersaing di Pilkada DKI. Pertama, Foke paling dikenal pemilih (98,4 pesen). Kedua, Foke paling disukai (79,1 persen). Ketiga, sebanyak 53,4 persen dari total responden mengaku puas dengan kinerja Foke.

"Keempat, meski publik kurang puas tapi Foke masih dipercaya mengatasi banjir, sampah dan macet," sebut Toto. Jumlah responden yang masih mempercayai Foke sebanyak 38,2 persen.


http://news.detik.com/read/2012/04/08/135453/1887188/10/survei-lsi-foke-unggul-di-pilkada-dki-disusul-jokowi?991104topnews

PKS Tidak Berkeberatan Bendera Diturunkan Di Kantor Satgab

Jakarta PKS tidak ambil pusing dengan bendera mereka yang diturunkan di Kantor Setgab di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Mau dinaikkan atau diturunkan benderanya tak jadi soal bagi PKS.

"Soal bendera monggo saja, kita fokus bekerja saja. Menteri kita juga fokus bekerja," kata juru bicara PKS, Mardani, saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (5/4/2012).

Menurut Mardani, urusan koalisi tidak bisa dinilai lewat bendera. Urusan koalisi sudah ada salurannya, jadi PKS tetap fokus membela rakyat.

"Nanti juga naik sendiri benderanya," jelas Mardani.

Bendera PKS diturunkan sekelompok pendemo yang memprotes sikap PKS yang dinilai melenceng dari koalisi. Demo dilakukan pada Rabu (4/4) siang. Pendemo dengan leluasa masuk ke dalam markas koalisi yang berbentuk rumah. Pendemo kemudian mencopot bendera PKS.

http://news.detik.com/read/2012/04/05/161816/1886147/10/pks-tak-ambil-pusing-soal-bendera-diturunkan-di-kantor-setgab?9911012

Isi Perjanjian SBY-Parpol Koalisi, Hah !

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera dinyatakan keluar dari koalisi parpol pendukung pemerintah lantaran fraksi partai dakwah di Parlemen menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS dinilai melanggar kesepakatan parpol koalisi terkait tata etika dan efektivitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono.

Publik pun bertanya-tanya, apa isi kesepakatan tentang tata etika tersebut. Publik juga mendorong agar isi kesepakatan tersebut dibuka ke publik atas nama transparansi. Terkait hal ini, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Alie, yang juga Menteri Agama, bersedia menyerahkan dokumen kesepakatan koalisi tersebut.

Inilah isi kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh ketua umum parpol koalisi pada 23 Mei 2011.
1. Setiap anggota koalisi wajib memiliki dan menjalankan semangat kebersamaan dalam sikap dan komunikasi politik, yang sungguh-sungguh mencerminkan kehendak yang tulus untuk berkoalisi. Anggota koalisi sepakat untuk tidak mengeluarkan pernyataan dan tindakan maupun komunikasi politik yang senantiasa menyerang dan mendiskreditkan satu sama lain, sehingga semangat kebersamaan dan soliditas koalisi senantiasa dapat diimplementasikan bersama-sama.

2. Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Presiden, (yang dalam hal ini dibantu oleh Wakil Presiden) menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, setelah mempertimbangkan pandangan dan rekomendasi pimpinan partai koalisis pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Setgab, wajib didukung dan diimplementasikan baik di pemerintahan maupun melalui fraksi-fraksi di DPR. Menteri-menteri dari parpol koalisi adalah merupakan perwakilan resmi parpol koalisi, karena itu wajib menjelaskan dan mensosialisasikan segala kebijakan maupun keputusan yang telah ditetapkan oleh Presiden kepada partainya.

3. Dalam hal mekanisme kerja antara pemerintah dan DPR sesuai dengan fungsi-fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, parpol koalisi sepakat untuk tetap memberi ruang pembahasan sebagaimana mekanisme kerja yang selama ini berlangsung antara pemerintah dan DPR, melalui forum-forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat konsultasi, dan lain-lain.

4. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan komunikasi parpol koalisi, terutama dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, Presiden melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi minimal satu kali dalam tiga bulan atau pada waktu-waktu yang ditentukan, yang pelaksanaannya diatur oleh Setgab.

5. Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.

Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.

6. Dalam hal Presiden melakukan reshuffle kabinet, sesuai dengan urgensi dan prerogatifnya, Presiden dapat melakukan pergantian personil, perubahan portofolio, dan bahkan apabila sangat diperlukan melakukan pengurangan/penambahan jumlah menteri parpol dalam kabinet. Apabila Presiden mengambil keputusan demikian, di samping merupakan hak prerogatifnya, juga berdasarkan pertimbangan:
a. Evaluasi Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II yang didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas.
b. Efektivitas dan soliditas koalisi KIB II
c. Masukan parpol koalisi atas permintaan Presiden sebelum keputusan Presiden diambil
d. Dokumen-dokumen kesepakatan sebelumnya

7. Guna menjamin terwujudnya koordinasi dan sinergi di antara parpol koalisi, telah dibentuk Setgab Koalisi. Setgab ini diketuai Presiden, dibantu oleh satu wakil ketua. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi diatur oleh Sekretaris Setgab, yang dipimpin oleh pimpinan rapat dalam hal ini para ketua umum parpol koalisi secara bergantian, minimal 1 bulan sekali.

8. Pada prinsipnya semua anggota parpol koalisi bertekad untuk terus bersama-sama dalam koalisi, guna membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga sinergi parpol koalisi dalam menyukseskan pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014 dapat benar-benar diimplementasikan. Kesepakatan ini merupakan penyempurnaan tentang Tata Etika Pemerintahan RI 2009-2014 yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009.

http://nasional.kompas.com/read/2012/04/05/14560291/Ini.Isi.Perjanjian.SBYParpol.Koalisi

Wow! Fantastis, Kunjungan Komisi VIII ke 2 Negara Eropa Habiskan Rp 1,8 M, Seberapa Manfaatkah ?

Jakarta Komisi VIII DPR akan berkunjung ke dua negara Eropa pada akhir April 2012 ini. Anggaran untuk melawat ke Denmark dan Norwegia ini diperkirakan mencapai Rp 1,8 miliar.

"Komisi VIII DPR yang akan berangkat plesiran ke Eropa. Tidak main-main anggaran bepergian selama masa reses DPR ini sebesar Rp 1,8 miliar. Asumsi anggaran ini diperoleh dari perhitungaan peraturan menteri keuangan No.84/PMK.02/2011 dengan asumsi anggota dewan yang berangakat sebanyak 9 orang dan ditemani oleh 4 staf mereka," kata Kordinator investigasi dan advokasi FITRA, Uchok Khadafi, kepada detikcom, Kamis (5/4/2012).

Komisi VIII DPR mengunjungi Denmark dan Norwegia dalan rangka studi banding pembahasan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Saat ini Komisi VIII DPR tengah mengajukan anggaran tersebut ke Pimpinan dan Setjen DPR.

"Alokasi anggaran sebesar Rp 1,8 miliar ini hanya menghambur uang demi kesenangan mereka saja. Dan anggaran Rp 1,8 miliar ini hanya akan hangus dan hanya memperlihatkan bahwa DPR adalah salah satu yang bikin jebol 4 setiap tahun APBN sehingga inilah alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Kunjungan ke Eropa Utara sangat mahal tidak mencerminkan semangat simpati dan empati penderitaan rakyat miskin terlebih Komisi VIII membidangi masalah kesejahteraan socsal, agama dan bencana," protesnya.

Menurut Uchok, sampai saat ini pembahasan UU Keadilan dan Kesetaraan Gender tidak terbuka. Tidak jelas kemajuan yang diperoleh dalam pembahasan ini.

"Sampai saat ini FITRA belum melihat keberadaan draft RUU yang disusun oleh Komisi VIII DPR RI sehingga belum jelas apa yang mau dibandingkan atau substansi apa yang hendak diperoleh. Dari persoalan diatas, kami dari seknas FITRA meminta kepada Komisi VIII untuk membatalkan plesiran ke Eropa Utara. Lebih baik reses komisi VIII ke dapil masing-masing agar lebih merakyat,"tandasnya.

Ternyata Ada 'Surga' di Balik Tembok Penjara

Jakarta Lagi-lagi peredaran narkotika terungkap di balik tembok penjara. Kali ini 3 napi dan seorang petugas sipir Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang dicokok karena ikut membuka jalan mulus distribusi narkotika di tempat yang membatasi ruang gerak para terpidana tersebut.

Suburnya pertumbuhan jaringan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) bukan cerita baru lagi. Sebelum pengungkapan yang dilakukan Badan Nasional Narkotika (BNN) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) di sebuah Lapas di Pekanbaru, sederet kasus (link 1) peredaran dan pengendalian narkotika juga terungkap di balik jeruji besi.

"Tidak boleh dipungkiri Lapas-Rutan menjadi salah satu tempat yang subur untuk para pelaku peredaran narkoba," tutur Wakil Menteri Kemenkum HAM, Denny Indrayana, usai mengikuti sidak ke Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

"Saya tidak membantah itu," imbuhnya tegas.

Senin (2/4/2012) sekitar pukul 01.00 WIB, petugas jaga Lapas Kelas IIA Pekanbaru dikejutkan dengan kehadiran Wamenkum HAM Denny Indrayana dan puluhan anggota BNN bersenjata lengkap yang dipimpin langsung Plt Deputi Pemberantasan BNN, Brigjen Pol Benny Joshua Mamotto. Sebagian petugas siaga di halaman Lapas sementara sisanya melakukan penyisiran di setiap sudut blok penjara yang menampung 1.349 penghuni, baik itu napi atau tahanan.

Kedatangan mereka adalah untuk menciduk peredaran narkotika yang telah menjadi target BNN selama November 2011. Setelah sehari sebelumnya BNN mencokok 3 tersangka di luar Lapas, Am (36), Ba (33), dan Mud (32).

Dari tangan ketiganya didapati 8 ons sabu yang dikemas dalam plastik kecil dengan berat tiap plastik 1 ons. Dari tertangkap tangannya tiga tersangka tersebut diketahui bila kristal haram tersebut dipasok ke dalam penjara.

Ada yang menarik ketika penggeledahan dilakukan BNN ke dalam ruangan-ruangan, yaitu maraknya penggunaan handphone di kalangan napi. Contoh saja ketika penggeledahan dilakukan di Kamar 5 Blok F. Ruangan seluas 10x5 meter tersebut dihuni oleh 26 napi.

Saat petugas menanyakan kepemilikan handphone, mulanya satu dua napi saja yang mengakui. Namun saat petugas menanyakan berulang kali, akhirnya seluruh penghuni mengangkat tangan pertanda mereka semua memiliki telepon genggam. Dahsyat!

Contoh lainnya di kamar 9 Blok E yang dihuni 7 napi. Dari ruangan yang setengah luasnya dari ruang sebelumnya seluruh penghuni mengakui memiliki handphone. Penyitaan handphone oleh BNN sebelum penggeledahan sebagai bentuk antisipasi bocornya operasi ke luar lapas.

Sekadar informasi, handphone merupakan salah satu peralatan yang dilarang keras berada di penjara. Larangan tersebut tertuang jelas di papan pengumuman. Bukan hanya napi, namun juga setiap pengunjung tidak diperkenankan membawa benda tersebut ke dalam penjara.

Meski bak sebuah cerita tidak berujung, pemberantasan pemakaian, peredaran, serta pengendalian narkotika di penjara tidak membuat Kemenkum HAM patah semangat.

"Operasi yang terus dilakukan berkali-kali ini mudah-mudahan mengirimkan pesan kepada setiap pelaku bahwa kita (Kemenkum HAM dan BNN) tidak akan pernah berhenti untuk memberantas praktik narkoba termasuk di Lapas dan Rutan," tutur Denny.

"Bukan berarti tidak ada perkembangan. Ini mengirimkan pesan kepada banyak Lapas Rutan bahwa mereka juga terus harus hati-hati, karena kondisi sekarang tidak sama lagi seperti dulu," tegasnya.

Pihaknya juga tidak akan segan menyerahkan proses hukum kepada BNN bila ada oknum petugas penjara yang terlibat tindak pidana narkotika. "Namun bila tidak bersalah kita akan bela," tuturnya.

Kompleksnya pembenahan akar permasalahan di Lapas-Rutan, diakui Denny, bukan sekadar membenahi apa yang terjadi di penjara.

"Tapi juga pembenahan di hulunya, artinya di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Maka menjadi penting dan mengapresiasi langkah MA dalam mengeluarkan Peraturan MA yang membatasi kasus-kasus tidak ditahan. Karena yang banyak di lapas rutan yang kecil-kecil itu," jelasnya.

Di tempat sama, Plt Deputi Pemberantasan BNN, Brigjen Pol Benny Joshua Mamotto mengatakan, selain Am (36), Ba (33), dan Mud (32), pihaknya menciduk 3 orang napi yang terlibat sekaligus mengendalikan distribusi sabu di dalam lapas, YSP (32), JT (31), dan Hus (33), serta seorang sipir K (53).

Mereka, menurut Benny, berperan sebagai peredar di kalangan penghuni, pemegang keuangan, serta pengendalian di bawah kontrol JT.

"JT mengaku dia lebih kaya hidup di dalam daripada di luar (penjara)," kata Benny.

Sementara peran sipir adalah penerima paket sabu dari luar dari seorang kurir untuk kemudian didistribusikan di dalam Lapas.

http://news.detik.com/read/2012/04/03/080648/1883491/10/ada-surga-di-balik-tembok-penjara?991104topnews

Menurut BI: Potongan Uang dalam 25 Karung Uang Asli Gede Suardana

Denpasar Potongan uang yang ditemukan warga dalam 25 karung di lahan kosong Gang Rajawali, Jalan Tukad Balian, Denpasar, ternyata uang asli. Uang itu sengaja dihancurkan karena rusak dan sudah tidak layak edar lagi.

Potongan uang sangat kecil. Satu lembar uang terpotong dalam puluhan bagian.

"Ya memang ini uang asli. Sengaja hancurkan karena tidak layak untuk dipakai lagi," kata Widaryadi, Kasir Muda Senior BI Denpasar kepada wartawan ditemui di lokasi pada Senin (2/4/2012).

Menurutnya, penghancuran uang itu sudah biasa dilakukan. Biasanya uang itu langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah. Hanya saja untuk kasus kali ini potongan uang ini malah dibawa warga ke lahan kosong.

"Inilah yang masih akan kita tanyakan lagi kepada pemilik lahan ini termasuk kepada petugas pembuang sampah kenapa sampai di sini," imbuhnya.

http://news.detik.com/read/2012/04/02/132445/1882787/10/bi-potongan-uang-dalam-25-karung-uang-asli?nd992203605

Nurul Arifin: Kemenangan Pemerintah Soal BBM Gagasan Golkar !

Jakarta Partai Golkar kini di atas angin. Golkar merasa kemenangan partai koalisi pemerintah menyangkut kenaikan harga BBM berkat usulan Golkar.

"Memang kemenangan itu sebaiknya dibaca sebagai kemenangan bersama. Benar bahwa pilihan itu adalah gagasan Golkar. Saya pikir publik cukup realistis untuk melihat angka-angka yang ditawarkan Golkar. Deviasi 15% dalam kurun waktu 6 bulan membuka peluang juga untuk turunnya harga pasaran minyak dunia," kata Jubir Golkar yang juga Wasekjen Golkar Nurul Arifin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Dan usulan Golkar dirasa cukup adil. Jika kemudian ada kenaikan namun berakhir dengan penurunan harga BBM bisa diklaim sebagai kemenangan bersama partai koalisi.

"Dan seandainya harga BBM turun, hal ini dapat diklaim sebagai kemenangan bersama," katanya.

Karena itu, dia meminta semua parpol berpikir positif. Usulan Golkar, menurutnya, tidak sekedar memikirkan keuntungan politik Golkar saja.

"Jadi jangan sinis dulu. Kita tidak berpikir keuntungan politik saja, tapi justru telaah politik yang panjang itu yang kita pikirkan dan putuskan," tandasnya.

http://news.detik.com/read/2012/04/02/103756/1882562/10/nurul-arifin-kemenangan-pemerintah-soal-bbm-gagasan-golkar?nd992203605

Ruhut: Kodok pun Tertawa, Jika Golkar Ngaku Lebih Hebat...

Jakarta Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menilai Partai Golkar plin-plan dalam sikapnya soal APBNP 2012. Kalau Partai Golkar menganggap dirinya paling hebat dalam pengesahan APBNP 2012 lalu, Ruhut meragukan hal itu.

"Kalau dia (Partai Golkar) bilang lebih hebat, kodok pun tertawa. Kemenangan PD bersama koalisi tidak neko-neko," ujar Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Menurut Ruhut, Golkar hanya melakukan pencitraan partainya dengan menolak kenaikan BBM. Tapi tidak lama berselang memilih opsi yang membolehkan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi jika harga ICP (Indonesian Crude Price) rata-rata 15 persen.

Ruhut bahkan juga mengklaim jika hanya partainya yang bekerja untuk rakyat.

"Yang bekerja untuk rakyat hanya Demokrat. Golkar itulah plintat-plintut," cetus anggota Komisi III ini.

berita lain

Nurul Arifin: Kemenangan Pemerintah Soal BBM Gagasan Golkar

http://news.detik.com/read/2012/04/02/142027/1882861/10/golkar-ngaku-lebih-hebat-ruhut-kodok-pun-tertawa

Merdeka !!! Isi Surat Megawati Larang Kader PDIP Kepung Jakarta

Jakarta Ketua Umum PDIP Megawati melarang kadernya turun ke jalan untuk demo kenaikan BBM. Megawati menuangkannya dalam surat harian resmi partai.

Seperti yang diperlihatkan politisi PDIP Ahmad Basarah saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2012), surat itu bertanggal 26 Maret 2012. Surat itu bernomor No 1825/IN/DPP/III/2012, dengan keterangan instruksi, sifat segera. Berikut isi lengkap surat Megawati:

Merdeka !!!

Sehubungan dengan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1809/ IN/ DPP/ III/ 2012, tanggal 15 Maret 2012, tentang instruksi, serta mencermati perkembangan situasi yang ada saat ini, maka DPP PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menegaskan bahwa pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM oleh struktural partai di seluruh Indonesia disampaikan kepada DPRD/ Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.
2. Dalam menyampaikan pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM dilarang menggunakan atribut partai dan tidak boleh melibatkan pihak ketiga di luar kader partai.
3. DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPD dan DPC Partai se-Indonesia untuk waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan membuat kerusuhan dan dapat merusak citra Partai.
4. Menginstruksikan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan se-Indonesia untuk tidak melakukan aksi pengerahan massa ke Jakarta terkait penolakan kenaikan BBM tanpa ada izin resmi dari Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.
5. Apabila DPD dan DPC Partai akan menyampaikan sikap penolakan kenaikan BBM dengan jumlah peserta yang besar di wilayah setingkat propinsi maka harus seizin DPP Partai.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dan dipatuhi dengan penuh tanggung jawab sebagai kader Partai, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

TTD
Ketua Umum & Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan


http://news.detik.com/read/2012/03/27/122620/1877505/10/isi-surat-lengkap-megawati-yang-larang-kader-pdip-kepung-jakarta?991101mainnews

Kata Ahok: Dana Kampanye Kami Pasti Halal ! Yakin ?

Jakarta Pasangan Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki T Purnama alias Ahok menebar janji soal dana kampanye. Pasangan ini menjamin dana mereka dari sumber pendanaan yang halal, bukan dari dana haram.

"Pasti halal, sudah banyak yang nanya ke kami nomor rekeningnya," jelas Ahok saat dimintai tanggapan, Senin (26/3/2012).

Ahok menjelaskan para donasi penyumbang pun tidak akan sembarang diterima. Mereka yang benar dan jelas saja yang akan diterima.

"Perorangan maksimal Rp 50 juta dan perusahaan Rp 1 miliar saja," jelasnya.

Soal dana kampanye ini memang menjadi sorotan. Bahkan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mewaspadai bahwa dana bisa saja berasal dari pengusaha hitam atau pencucian uang.

http://news.detik.com/read/2012/03/26/114800/1876247/10/?992204topnews

Baru 2 Hari Dibuka, Sumbangan Aksi Hakim Mogok Sidang Tembus Rp 7,9 Juta

Jakarta Rencana mogok sidang para hakim daerah bukan isapan jempol. Saat ini mereka membuka rekening bank untuk menerima sumbangan dari sesama hakim guna biaya logistik aksi.

"Baru dibuka Kamis (26/2) lalu. Jumat-Minggu bank tutup. Buka lagi Senin (26/3) ini, jadi praktis baru 2 hari. Setelah kami cek saldo siang ini, kami menerima sumbangan Rp 7,9 juta," kata penggagas mogok sidang, hakim Pengadilan Negeri (PN) Aceh Tamiang, Sunoto, saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/3/2012).

Sumbangan tersebut rencananya akan digunakan untuk kebutuhan logistik peserta aksi yaitu membeli tiket pesawat ke Jakarta untuk audiensi dengan MA/DPR dan lembaga terkait. Mereka bermaksud menyampaikan aspirasi aksi mogok sidang kepada lembaga yang berwenang menaikkan gaji hakim.

"Kami batasi sumbangan dari internal hakim. Sebab kami tidak ingin gerakan ini ditunggangi pihak-pihak tidak bertanggung jawab," ujar Sunoto.

Para hakim yang menyumbang ke rekening tersebut langsung mengirimkan pesan pendek atau telepon Sunoto. Jumlahnya beragam, dari Rp 50 ribu hingga Rp 1 juta. "Ada yang menyumbang Rp 1 juta karena hakim tersebut istrinya punya perkebunan sawit. Jadi dia menyumbang lebih di antara teman-teman yang lain. Umumnya Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Pokoknya seikhlasnya," papar Sunoto.

Hal ini menunjukkan aksi ini konkret dan bukan isapan jempol semata. Sunoto mengaku tidak asal mengancam dan akan melakukan aksi mogok sidang hingga kesejahteraan hakim terpenuhi.

"Kami serius. Kami tidak main-main. Saya dengan istri saya yang PNS, gajinya tinggian istri saya," ujar pria asal Pati ini.

"Apalagi di tengah isu kenaikan BBM dan TDL, gaji rata-rata Rp 2,8 juta habis untuk sewa rumah, transportasi, dan makan sehari-sehari. Kondisi seperti ini rentan godaan berupa suap dan hadiah dari para pihak. Jika pemerintah tidak peduli dengan kesejahteraan hakim daerah sebagai palang pintu tegaknya keadilan di MA, maka keadilan akan mudah diperjualbelikan," ujar Sunoto.

http://news.detik.com/read/2012/03/26/114148/1876232/10/2-hari-dibuka-sumbangan-aksi-hakim-mogok-sidang-tembus-rp-79-juta?9911012

Waduh ! Jokowi Bakal Nonton Dream Theater, Ahok pilih Dangdut

Jakarta Bakal cagub DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah kesemsem dengan musik rock. Bahkan Wali Kota Surakarta ini akan menonton konser Dream Theater, grup metal progresif asal AS ini, dalam waktu dekat.

"Saya sudah punya tiket Dream Theater. Tapi tiketnya yang paling murah. Nanti kalau mau bareng ayuk," ujar Jokowi di Thamrin City, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2012).

Dream Theatre akan menggelar konser di Jakarta pada Sabtu, 21 April 2012. Konser ini akan digelar di Mata Elang International Stadium, Pantai Carnival Ancol Jakarta.

Harga normal tiket konser Dream Theatre, mulai dari Rp 750 ribu sampai Rp 4 juta. Tiket termahal adalah untuk platinum yakni Rp 4 juta. Sedangkan tiket termurah yaitu kelas tribune Rp 750 ribu.

Berbeda dengan pasangan Jokowi, Basuki T Purnama (Ahok). Mantan Bupati Belitung Timur itu memilih musik dangdut. Bahkan dari kecil dia suka dangdut.

"Dari kecil saya suka dangdut. Kalau ada film Rhoma Irama kita nonton bareng," kata Ahok di tempat yang sama.

Jokowi dan Ahok diusung PDI Perjuangan dan Gerindra untuk maju di pilkada DKI. Mereka telah mendaftar ke KPU DKI beberapa waktu lalu. Pemungutan suara akan digelar pada 11 Juli 2012 mendatang.


http://news.detik.com/read/2012/03/24/162526/1875465/10/jokowi-bakal-nonton-dream-theater-ahok-pilih-dangdut?n991101605

5 Trik Pasangan Hidayat dan Didik Atasi Banjir

Jakarta Bakal calon (balon) gubernur dan wakil gubernur DKI masing-masing memiliki jurus sendiri untuk menghadapi masalah Jakarta. Misalnya pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini. Pasangan ini punya lima trik mengatasi banjir di Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Didik saat diskusi yang digelar Sindo Radio Network di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3/2012). Menurut Didik lima cara atasi banjir tersebut yakni pertama, dengan membuat sistem kanal.

"Di Jakarta tidak ada sistem kanal, kita akan buat sistem kanal, detailnya akan digunakan ahlinya," terangnya.

Kedua, penataan pemukiman di kanan dan kiri sungai. Nah, penataan pemukiman ini akan berkaitan dengan rumah susun bagi warga DKI.

"Ketiga, sistem penerapan lingkungan. 5 Wali Kota akan kontrak pada kita untuk buat sistem resapan. Tindakan kolektif bersama-sama," terang Didik.

Jurus keempat adalah kerja sama dengan pihak yang ada di hulu dan hilir sungai. Dan cara yang kelima adalah dengan menata managemen sungai yang mengalir di sepanjang Jakarta.

http://news.detik.com/read/2012/03/24/144332/1875435/10/5-trik-pasangan-hidayat-dan-didik-atasi-banjir?n991102605

Dhna W. Pernah Bantu Menangkan Wajib Pajak di Tingkat Banding Pengadilan

Jakarta Tersangka kasus korupsi pajak, Dhana Widyatmika, ternyata pernah membantu sebuah perusahaan dengan inisial PT CT di pengadilan pajak. Di tingkat banding, negara kalah melawan PT CT.

"Jadi waktu itu DW dan ada temannya mengurus pajak PT CT. Di tingkat banding pengadilan pajak negara kalah," ujar Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung), Arnold Angkouw, di Gedung Kejagung Jl Hasanuddin, Jakarta, Selasa (20/3/2012).

Dikatakan Arnold, PT CT merupakan perusahaan asing yang bergerak di bidang transportasi. Namun Arnold enggan merinci berapa jumlah kerugian yang dialami negara. Dia juga masih menyimpan rapat-rapat kapan tepatnya Dhana membantu PT CT mengalahkan negara.

"Temannya inisialnya S. (Jumlah uang) belum ditelusuri, tapi negara kalah," ujar Arnold.

Sementara itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung terhadap 7 saksi yang dilakukan hari ini kembali mengungkapkan ada aliran uang dari sebuah perusahaan ke rekening Dhana.

"Dicari oleh tim penyidik bahwa tim yg dipimpin oleh DW menerima dari PT. KTU. Itu salah satu wajib pajaknya," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kapuspenkum Kejagung Adi Toegarisman membeberkan sejumlah saksi yang diperiksa hari ini. "Saksi yang diperiksa hari ini LS (mantan komisaris PT. KTU, R (mantan akuntan PT. KTU), RAS (mantan direktur PT. KTU), S (bank), M (bank), JH, IAK (direktur PT. SM)," ujar Adi.


http://news.detik.com/read/2012/03/20/215423/1872755/10/dw-pernah-bantu-menangkan-wajib-pajak-di-tingkat-banding-pengadilan?9911012

PKS Gandeng PAN di Pilkada DKI, Kemungkinan Usung Hidayat & Didik Rachbini

Jakarta Pilkada DKI semakin menghangat. PKS sudah pasti mengusung calonnya untuk pilkada DKI. PKS menggaet PAN untuk maju merebut kursi DKI 1.

"Ada arah dengan PAN," kata pimpinan PKS, Yudi Widiana Adia, saat dimintai tanggapan, Senin (19/3/2012).

Sayangnya Yudi enggan berbicara lebih banyak. Penjajakan masih terus dilakukan. Dia khawatir semua menjadi mentah. Yudi pun memilih tidak berkomentar.

Sementara itu sumber detikcom di DPW PKS DKI Jakarta menyebut untuk DKI 1, PKS akan mengusung Hidayat Nurwahid. Untuk pendampingnya, akan dipasang calon dari PAN yakni Prof Didik J Rachbini.

"Pasangan ini dimatangkan," jelas sumber detikcom.

Sedang Didik saat dikonfirmasi mengaku belum tahu soal penetapan itu. Yang jelas dia mengaku komunikasi terus dilakukan. Didik pun tidak berbicara banyak.

"Komunikasi saya sehari-hari dengan Pak Hidayat dan Ustadz Hilmi memang sudah kencang dan lama, tetapi saya belum tahu. Kita tunggu saja keputusannya," jelas Didik. (ndr/vta)

http://news.detik.com/read/2012/03/19/174909/1871291/10/?991104topnews

Waduuuh ! 5 Orang Mengaku Disiksa Untuk Menuruti Kemauan Polisi !

Jakarta Tindakan kekerasaan dan penyiksaan terhadap tersangka acap kali dilakukan terhadap para tersangka. Penyiksaan ini dilakukan langsung oleh oknum polisi atau menyuruh sesama tahanan hingga tersangka menuruti skenario penyidik.

Berikut contoh kasus yang sempat terekam oleh detikcom, Rabu (13/3/2012):

1. Pemulung Chairul Saleh
Seorang pemulung di pinggir rel kereta Kemayoran, Jakarta Pusat Chairul Saleh dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram. Pria 38 tahun ini dipaksa mengakui memiliki ganja dengan menyiksa Saleh. Di persidangan, Saleh membantah semua tuduhan tersebut. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada 3 Mei 2010, Saleh divonis bebas.

Dalam sidang disiplin Propam Polres Jakpus, polisi menjatuhkan hukuman kepada 4 polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja tersebut. Yaitu Kanit Narkoba Polsek Kemayoran Aiptu Suyanto didemosi sedangkan penyidik Brigadir Rusli ditunda kenaikan pangkatnya selama 1 tahun.

Kemudian Aiptu Ahmad Riyanto ditunda kenaikan pangkat selama satu tahun, serta dimutasi secara demosi. Dan untuk Brigadir Dicky ditempatkan ke tempat khusus selama 7 hari.

2. Tukang Ojek Hasan Basri
Kasus bermula saat polisi menangkap Hasan Basri pada 9 November 2011 silam di pangkalan ojek Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tanpa ba bi bu, sekitar pukul 20.00 WIB, Hasan dibawa ke Polsek Menteng dengan tuduhan terlibat perampokan.

Di Polsek Menteng, mata Hasan ditutup pakai lakban lalu ditidurkan dan dipukuli supaya mengakui tuduhan polisi. Menurut kuasa hukum Hasan dari LBH Jakarta, Maruli Tua Rajagukguk, polisi hanya bermodal foto lama Hasan yang telah buram. Kasus ini masih bergulir di PN Jakpus.

Atas pengakuan Hasan Basri, polisi membantah telah menganiaya tersangka.

3. Pedagangan Asongan Usep Cahyono
Pada tanggal 20 Januari 2010, sekitar pukul 16.00 WIB, pedagangan asongan, Usep Cahyono sedang duduk-duduk sore di pinggir Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria yang berpakaian preman.

Pria tersebut datang untuk meminjam korek api. Tiba-tiba dari jaket pria itu jatuh selembar uang Rp 50 ribu dan sebuah bungkusan koran yang dilipat kecil yang belakangan diketahui paket ganja. Ketika bungkusan tersebut jatuh, pria itu menyuruh Usep untuk mengambilnya. Ketika Usep mengambil barang tersebut, pria yang belakangan diketahui polisi langsung menarik tangan Usep dan membekap lehernya.

Tetapi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) dia terbukti hanya korban rekayasa kasus kepemilikan 2,6 gram ganja kering. Adapun pelaku perekayasa, hingga kini tidak jelas bagaimana sanksi yang diberikan oleh institusi kepolisian.

Atas pengakuan Usep, polisi membantah telah menganiaya tersangka. Bantahan tersebut disampaikan lima polisi, yakni Sunardi, Chandra Berlia, I Wayan Kartika, Rahmat, dan Widjayanto. "Tidak pernah ada rekayasa terhadap kasus Usep. Kita telah menjalankan sesuai prosedur," kata Kasat Narkoba Polres Jakarta Utara Kompol Suparmo di Polres Jakarta Utara, Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara, Jumat (19/3/2010).

4. PNS Kemenko Kesra, Daniel Parulian
Daniel Parulian merasa dijebak oleh atasannya sendiri. Salah satu alumnus terbaik Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang ini dituduh mencuri mobil dinas Toyota Innova pada Mei 2011 silam. Saat penyidikan, Daniel sempat dipukuli oleh tim buru sergap (buser) Polsek Gambir untuk mengamini tuduhan penyidik.

Atas tuduhan tersebut, polisi membantah melakukan tindak kekerasan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga membantah. JPU menilai dirinya hanya mememeriksa berkas, tidak terlibat persekongkolan dengan pihak mana pun. "Kasus ini dibilang ada rekayasa polisi dan jaksa. Padahal peran jaksa adalah meneliti berkas perkara berdasarkan fakta, keterangan saki dan alat bukti, bukan meneliti di luar berkas perkara," kata JPU, Teuku Agam usai sidang beberapa waktu lalu.

5. Buruh Pabrik Kris Bayudi
Kris Bayudi disebut Rahmat terlibat pembunuhan Hertati dan ER. Awalnya Rahmat mengaku sebagai pelaku tunggal tetapi polisi tidak percaya. Lalu Rahmat dipaksa menunjukkan siapa yang membantunya sehingga terpaksa Rahmat menyebut nama Kris.

Oleh oknum polisi, Kris ditendang, dipukul hingga tidak diberi makan. Tidak hanya itu, seorang tahanan juga membalsem alat kelamin Kris dan memukul kepala Kris hingga bocor. Tujuan penyiksaan ini supaya Kris mengaku terlibat pembunuhan tersebut.

Kasus ini telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) dan pada Kamis (15/3) rencananya akan memasuki agenda sidang pembacaan putusan sela. Saat detikcom mencoba mengkonfirmasi ke tim penyidik yang diketuai oleh Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Helmi Santika, Helmi belum membalas SMS atau menjawab telepon dari detikcom.

(asp/gah)

http://news.detik.com/read/2012/03/13/113309/1865650/10/ini-5-orang-yang-mengaku-disiksa-untuk-menuruti-kemauan-polisi?n991102605

"Bagaikan Ikan Gabus..! Kelihatan gagah tapi busuk..! Kasihan," kata Politisi Demokrat, Bhatoegana ibarat untuk Anak Rano Karno

Jakarta Musibah menimpa Wakil Gubernur Banten Rano 'Si Doel' Karno. Putra yang disayanginya Raka Widyarma terjerat narkoba. Orang tua mana yang tidak sedih mendapati kenyataan ini. Apalagi, Rano selama ini dikenal sebagai sosok yang bersahaja.

Duka Rano pun dirasakan politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana. Dia menyayangkan terjadinya peristiwa itu. Padahal, Bhatoegana yakin, Raka tentu menjadi tumpuan orang tuanya. Masa depannya masih luas membentang. Bhatoegana pun membandingkan kisah Raka ini dengan ikan gabus.

"Ikan Gabus..! Kelihatan gagah tapi busuk..! Kasihan," kata Bhatoegana.

Hal ini disampaikan Sutan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2012).

Menurut Sutan, musibah seperti ini bisa terjadi pada semua orang. Yang jelas, hal ini memprihatinkan karena terjadi pada anak pejabat negara.

"Saya kira kalau Rano Karno itu hanya kena musibah saja, semua orang bisa saja kena musibah seperti itu, makanya inilah keprihatinan kita bersama, kita harus sepakat untuk memberantas korupsi serta para penyalur narkoba ini, ini yang harus segera dilakukan," tandasnya.

Anak angkat Wakil Gubernur Banten Rano Karno ditangkap polisi Selasa (6/3) lalu, karena kedapatan memesan ekstasi via online. Dia memesan ekstasi dari Malaysia.

Pengirim paket ekstasi yang dipesan anak angkat Rano Karno, Raka Widyarma dan Karina Andetia, telah diketahui. Raka dan temanya memesan ekstasi via internet kepada seseorang bernama Mr Tan di Malaysia.

"Dalam paket didapati 5 butir ekstasi yang memang mereka pesan dari rekanan di Malaysia atas nama Mr Tan, WN Malaysia," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto saat ditemui di kantornya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (11/3/2012)

http://news.detik.com/read/2012/03/13/102708/1865533/10/?992204topnews

Kapolres: Polwan R dan Eks Kapolsek Cibarusah Mungkin Pacaran, Hah ! Apa Dikata ?

Jakarta Mantan Kapolsek Cibarusah, AKP Heru Budhi Sutrisno, dan seorang polwan berinisial R terbukti positif menggunakan narkoba. Keduanya terdeteksi setelah ketahuan intens berkomunikasi. Diduga mereka memiliki hubungan khusus.

"Memang mereka berkomunikasi. Mungkin pacaran," kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes Imam Sugianto saat ditanya apakah Iptu R dan Heru memiliki hubungan pribadi atau tidak. Hal tersebut disampaikan pada detikcom, Selasa (13/2/2012). Belakangan diketahui, R pernah bersuami namun sudah bercerai.

Menurut Imam, Iptu R diketahui positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urine. Namun wanita tersebut tidak ada di rumah dinas Heru di Jl Raya Loji, Cibarusah, Kabupaten Bekasi saat petugas dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya menggerebeknya.

"Dia saat itu tidak ada di situ. Tetapi suka berkomunikasi dengan mantan kapolsek itu," jelasnya.

Hubungan keduanya terungkap, ketika Propam mengecek data SMS dan panggilan masuk-keluar di telepon genggam Heru. Dalam SMS itu, Heru sering berkomunikasi dengan Iptu R. Dari data tersebut, polisi kemudian melakukan tes urine kepada Iptu R dan hasilnya positif.

"Kemudian kita periksa dan hasilnya ternyata positif," ungkapnya.

Imam menegaskan ia telah mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan anak buahnya itu. "Sudah kita copot," tegasnya.

Eks Kapolsek Cibarusah Heru ditangkap tim dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya di rumah dinasnya di Jalan Raya Loji, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (9/3/2012) malam.

Selain Kapolsek Cibarusah, polisi juga menangkap dua orang lainnya di lokasi tersebut. Dari ketiganya, disita sabu seberat 0,87 gram berikut dua buang bong (alat isap sabu) dan satu cangklong. (mad/nvt)

http://news.detik.com/read/2012/03/13/084643/1865430/10/kapolres-polwan-r-dan-eks-kapolsek-cibarusah-mungkin-pacaran?n991102605

Berapa Besarkah Peluang Hidayat Nurwahid di Pilkada DKI Jakarta ?

Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga saat ini belum menentukan siapa nama yang akan dicalonkan untuk bertarung di Pilgub DKI 2012. Beberapa nama sudah dimunculkan oleh partai dakwah tersebut, salah satunya Hidayat Nurwahid. Bagaimana peluangnya?

Sebagai informasi, Hidayat dilahirkan di Klaten, Jawa Tengah pada 8 April 1960. Sempat mengenyam pendidikan tingkat dasar di kampung halamannya, Hidayat muda melanjutkan jenjang pendidikannya di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur hingga ke Arab Saudi.

Setelah pulang ke Tanah Air, Hidayat sempat aktif mengajar di beberapa universitas, sebelum akhirnya memutuskan bergabung di Partai Keadilan (kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera). Hidayat juga menajdi salah satu pendiri dari partai berbasiskan agama tersebut dan pada 2003 terpilih menjadi Presiden PKS.

Di bawah kepemimpinannya, meskipun ini bukan merupakan satu-satunya faktor, Partai Keadilan Sejahtera berhasil melipatgandakan suaranya pada Pemilu 2004 sebesar 600%. Partai Keadilan yang pada Pemilu 1999 hanya memperoleh 1,3% suara nasional, meraih 7,34% pada pemilu 2004. Untuk partai yang baru dideklarasikan pada tahun 2003, perolehan tersebut merupakan sebuah prestasi yang amat mengesankan.

Meningkatnya perolehan suara dari PKS secara nasional juga otomatis karena terdongkraknya suara PKS di daerah terutama di Jakarta. PKS berhasil memperoleh suara sebanyak 24,4 % dan artinya bisa mencalonkan cagub sesuai dengan keinginan mereka tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sayangnya pada pemilihan gubernur tahun 2007 pasangan dari PKS harus kalah dari pasangan dari koalisi gabungan partai di DPRD DKI Jakarta.

Pada pemilu 2004, Hidayat yang juga merupakan caleg PKS dari dapil DKI bisa duduk sebagai anggota DPR RI. Saat itu, dia memperoleh suara cukup tinggi di DKI Jakarta. Dalam masa tersebut, pria berjanggut tipis ini terpilih menjadi Ketua MPR.

Dengan masih dibukanya pendaftaran calon gubernur di DKI, masih belum menutup kemungkinan akan majunya nama Hidayat Nurwahid sebagai salah satu calon alternatif. Apalagi dari internal PKS sendiri belum menentukan siapa yang akan diusung dan juga tidak menutup kemungkinan akan dimajukannya Hidayat, membuat peluang Hidayat masih terbuka lebar.

Juru bicara PKS Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi mengaku bahwa berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Termasuk soal memajukan Hidayat untuk posisi DKI 1.

"Sani (Triwisaksana) adalah usungan dari DPW DKI dan sangat diapresiasi dan didukung DPP. Tapi PKS punya banyak tokoh nasional, jadi HNW (Hidayat) bisa juga diturunkan," jelas Mardani saat dikonfirmasi, Jumat (9/3/2012).

Pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta akan digelar Rabu 11 Juli 2012. Hanya satu pasang kandidat yang telah pasti bertarung yaitu Alex Noerdin-Nono Sampono yang diusung Golkar, PPP dan PDS. (riz/mad)

http://news.detik.com/read/2012/03/13/065542/1865381/10/?992204topnews